Presiden Jokowi Usul Bikin Film G30S PKI Kekinian

Kamu yang hidup besar di era 80an hingga 90an atau yang mengalami Indonesia dalam genggaman pemerintahan Orde Baru dengan Presiden Soeharto sebagai pemimpin, tentu tak asing dengan film G30S PKI. Ya, pada masa itu memang setiap tanggal 30 September malam, seluruh jaringan TV di Indonesia diwajibkan untuk menayangkannya.

Hanya saja perubahan roda politik di Indonesia ketika era Orde Baru digulingkan dan masa Reformasi dimulai, film G30S PKI pun memulai tidur panjangnya dan hanya akan dikenang lewat pita seluloid belaka. Tercatat jika film itu sudah dilarang tayang sejak 1 Oktober 1998. Namun hampir dua dekade berlalu, Presiden Joko Widodo justru membuat usulan mengejutkan dengan pemutakhiran film G30S PKI. Apakah ini artinya pemerintahan Jokowi akan menayangkan ulang film yang kala itu dipandang terlalu memberikan propaganda positif terhadap Soeharto?

Film G30S PKI Untuk Para Millenial

Dengan semakin majunya zaman, generasi 80an dan 90an yang sempat jadi saksi penayangan film G30S PKI memang sudah menua. Kini Indonesia sedang menghadapi generasi milenial (generasi Y) dan generasi Z yang menjadi penerus roda kelangsungan bangsa. Hanya saja dengan usia mereka yang mayoritas masih di bawah 30 dan 20 tahun, tak jarang kalau kedua generasi itu sering dianggap tak paham sejarah.

Salah satu sejarah kelam bangsa yang terlupakan adalah Gerakan 30 September yang jadi pengkhianatan berdarah Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun kini makin banyak lapisan masyarakat mengadakan acara nobar film G30S PKI, Presiden Jokowi memandang film dengan durasi 3 jam 37 menit itu tak relevan dengan generasi muda masa kini.

Dilansir Merdeka, Jokowi berkomentar, “Akan lebih baik kalau ada versi (film) yang paling baru agar lebih kekinian dan bisa masuk ke generasi-generasi milenial. Karena memang menonton film mengenai sejarah itu penting.”

Pro-Kontra Produksi Kembali Film G30S PKI

Disutradarai Arifin C Noer, film G30S PKI memang masuk sebagai salah satu karya berpengaruh dalam dunia film Indonesia. Menghabiskan anggaran fantastis 800 juta rupiah, film ini menggunakan total 10 ribu pemain utama dan figuran. Disadur dari buku Percobaan Gerakan 30 September di Indonesia, dua karakter utama dalam film judi togel ini yakni sang ketua PKI, DN Aidit diperankan oleh wartawan seniman bernama Syubah Asa. Sementara karakter Mayjend Soeharto dipercayakan pada aktor Amaroso Katamsi.

Menanggapi usulan Jokowi, rupanya pro kontra pun muncul dengan sangat cepat. Sejauh ini partai PPP dan PAN menanggapi dengan positif. Bahkan dua Wakil Ketua DPR RI yakni Fahri Hamzah dari PKS dan Taufik Kurniawan dari PAN mendukung ajakan nonton bareng film G30S PKI. Menurut mereka yang setuju, versi baru film G30S PKI nanti harus bisa meluruskan sejarah dengan membeberkan fakta-fakta sesungguhnya sembari memberikan kewaspadaan kepada generasi kekinian atas kebangkitan komunisme.

Senada dengan mereka, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga menilai film yang menampilkan kengerian Lubang Buaya itu akan jadi pembelajaran bagus untuk generasi muda. Dan jika akan dibuat ulang, TNI pun tidak akan ikut campur. Namun berbeda dengan para politisi dan Jenderal Gatot, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu jusru menolaknya, Ryamizard berdalih jika pelarangan terkait PKI sudah ada dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Untuk itu dirinya meminta acara nobar G30S PKI tidak diperbolehkan. Sama seperti Ryamizard, Sidarto Danusubroto selaku Anggota Wantimpres menilai pemutaran film G30S PKI malah memicu kegaduhan dan mengganggu konsentrasi pemerintah membangun bangsa.

Menanggapi Tuntutan Arab Saudi CS, Menlu Qatar Langsung Terbang ke Kuwait

Pada hari Senin (3/7) Qatar dilaporkan bakal menanggapi serangkaian daftar tuntutan yang dilayangkan oleh sejumlah negara Teluk, Arab Saudi dan juga negara sekutunya.

Menlu Qatar akan Tanggapi Tuntutan dari Saudi CS

Kuwait yang selama ini menjadi mediator dari perselisihan negara-negara Teluk dan Qatar ini mengaku sudah mendapatkan jaminan bahwa Doha bakal menyampaikan tanggapan rseminya terhadap permintaan-permintaan Arab Saudi cs pada hari ini Senin (3/7).

Dilansir dari AFP, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman, Menteri Luar Negeri Qatar, dikabarkan sudah tiba di Kuwait guna menyerahkan respons negaranya terkait dengan 13 tuntutan yang mana diajukan oleh Arab Saudi CS sebelumnya. Dan dikabarkan dari Al Jazeera, Al Thani sudah dikabarkan tiba di Kuwait guna menyampaikan tanggapan negaranya kepada Emir Kuwait Jaber AL-Ahmad Al-Sabah.

Tuntutan-tuntutan yang diajukan pada Qatar antara lain adalah desakan bagi Doha untuk segera mengakhiri dukungannya kepada organisasi-organisasi terorisme atau ekstrimis seperti Ikhwanul Muslimin. Tuduhan tersebut dinilai tidak berdasar oleh Qatar. Tidak hanya itu, Doha juga didesak untuk menutup kantor berita Al Jazeera. Tuntutan yang lainnya adalah menjauhi Iran yang mana merupakan rival dari Saudi di kawasan tersebut dan juga menutup pangkalan militer Turki yang ada di negara tersebut.

Al Thani sebelumnya menyebutkan bahwa daftar tuntutan itu dibuat Saudi ‘guna ditolak’ negaranya. Ia juga menegaskan bahwa negaranya tak akan memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Dan pada Rabu (5/7) mendatang para menteri luar negeri dari Bahrain, Saudi, Mesir, dan juga Uni Emirat Arab dijadwalkan bakal berkumpul di Kairo. Pertemuan tersebut pasalnya akan membahas respons dari Qatar terkait dengan daftar tuntutan yang diajukan oleh mereka.

Arab Saudi Perpanjang Tenggat Waktu Bagi Qatar Menjadi 48 Jam

Arab Saudi dan juga sekutunya telah sepakat untuk memperpanjang tenggat waktu bagi negara Qatar menjadi 48 jam guna menerima daftar tuntutan bandar togel sgp untuk mencabut blokade. Dan dilansir dari AFP, dengan tenggat waktu yang sudah diberikan sampai Minggu (2/7) malam, Arab Saudi cs sepakat untuk memperpanjang tenggat waktu bagi Doha guna merespons secara positif permintaan mereka.

Dan menurut kantor berita resmi dari Arab Saudi SPA, langkah itu muncul setelah ada permintaan dari Emir Kuwait yang mana juga berperan sangat aktif menjadi mediator dalam krisis negara negara Teluk itu. pemerintah Kuwait sudah meminta perpanjangan waktu bagi Qatar menyusul pengumuman Doha bahwasanya negera tersebut menunggu tanggapan dari Sang Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah.

Saudi Arabia, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab pada tanggal 5 Juni lalu secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatic dengan tetangga negara Teluk mereka tersebut. Pemutusan ini mengakibatkan adanya krisis diplomatic terburuk yang pernah ada di mana melanda kawasan ini selama beberapa dekade terakhir ini.

Saudi CS menuduh Qatar mendukung beberapa kelompok esktrimisme serta terlalu dekat dengan Iran. Taggapan dari Qatar sendiri Qatar menganggap bahwa tuduhan itu tak berdasar dan mereka juga membantah isu itu. dan pada tanggal 22 Juni yang lalu pihak Arab Saudi CS mengajukan kurang lebih 13 permintaan dan juga member Doha waktu 10 hari saja guna memenuhi tuntutan tersebut. Ke-empat negara Teluk itu mengindikasi dalam pernyataan mereka bahwa Arab Saudi CS akan mempelajari dan juga mengkaji tanggapan Qatar sebelum menyampaikan pendapat dan juga jawaban mereka sendiri pada Kuwait.